BANDAR LAMPUNG – Tiga saksi dari DPRD Provinsi Lampung menegaskan tidak pernah menerima uang dari mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam persidangan perkara dugaan korupsi pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10% di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Rabu (11/11/2026).
Ketiga saksi tersebut yakni Wakil Ketua DPRD Lampung Elly Wahyuni, Ketua Panitia Khusus (Pansus) revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2009 Noverisman Subing, serta anggota DPRD Yozi Rizal.
Dalam persidangan, ketiganya juga memberikan keterangan mengenai proses revisi perda yang menjadi salah satu materi dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan PI 10% tersebut.
Tim advokat Arinal yang dipimpin Prof. Henry Yosodiningrat dan Ana Sofa Yuking mendalami keterangan para saksi terkait dugaan aliran uang, proses pembahasan revisi perda, hingga persoalan kerugian keuangan negara.
Noverisman Subing, yang saat itu menjabat Ketua Pansus, menjelaskan revisi Perda Nomor 2 Tahun 2009 telah melalui pembahasan di tingkat pansus bersama sejumlah ahli sebelum dibawa ke rapat paripurna.
Menurutnya, hasil pembahasan tersebut kemudian disetujui secara bulat oleh 82 anggota DPRD Lampung. Ia juga menegaskan tidak ada paksaan maupun intervensi dari Arinal Djunaidi dalam proses pengesahan revisi perda tersebut.
Noverisman turut menjelaskan bahwa revisi perda dilakukan untuk memenuhi persyaratan dari Kementerian ESDM terkait pencantuman kewenangan pembentukan anak perusahaan BUMD.
Dalam persidangan, ia juga mengklarifikasi keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang menyebut dirinya tidak menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
Di hadapan majelis hakim, Noverisman menyatakan maksud keterangan tersebut justru sebaliknya, yakni dirinya telah menjalankan tupoksi dalam proses pembahasan revisi perda.
Sementara itu, Elly Wahyuni menerangkan bahwa tugasnya berada di bidang keuangan dan anggaran sehingga tidak banyak mengetahui proses revisi perda. Ia menyebut urusan pembahasan perda tersebut menjadi ranah tugas pihak lain di DPRD.
Elly juga mengaku tidak mengetahui secara mendalam mengenai PT Lampung Jasa Utama (LJU), PT Lampung Energi Berjaya (LEB), maupun pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) LJU yang disetujui Penjabat Gubernur Samsudin.
Adapun Yozi Rizal menjelaskan bahwa rencana investasi kapal penyeberangan Merak-Bakauheni memang pernah disampaikan Arinal dalam sejumlah forum resmi. Namun, menurutnya, rencana tersebut merupakan bagian dari program pembangunan daerah dan tidak secara khusus diarahkan menggunakan dana PI 10%.
Ahli: Kerugian Negara Harus Berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum
Persidangan juga menghadirkan ahli keuangan negara Syakran Rudy. Dalam keterangannya, Syakran menjelaskan bahwa kerugian keuangan negara merupakan berkurangnya keuangan negara, baik akibat pengeluaran yang lebih besar dari seharusnya maupun penerimaan yang tidak diperoleh.
Namun, menurutnya, berkurangnya keuangan negara harus dikaitkan dengan adanya perbuatan melawan hukum dalam tata kelola keuangan negara.
Ia juga menjelaskan bahwa penilaian terhadap pengelolaan keuangan BUMD perlu melihat kesesuaian pengurusan dengan tujuan pendirian perusahaan, penerapan tata kelola keuangan, serta pertanggungjawaban pengelolaannya.
Dalam sesi pemeriksaan ahli, advokat Ana Sofa Yuking mempertanyakan sejumlah pertanyaan jaksa penuntut umum (JPU) yang dinilai masih bersifat asumtif.
Ana menilai pendapat ahli seharusnya didasarkan pada fakta yang telah diuji dalam persidangan, bukan pada rangkaian dugaan atau skenario yang belum terbukti.
Advokat Pertanyakan Dasar Audit BPKP
Ketegangan sempat terjadi saat auditor BPKP Provinsi Lampung, Aldy Haekal Pinasti, memberikan keterangan mengenai temuan 12 penyimpangan dalam pengelolaan dana PI 10%.
Ketika ditanya mengenai dasar temuan tersebut, Haekal menjelaskan bahwa pemeriksaannya didasarkan pada keterangan dan dokumen yang diperlihatkan penyidik. Ia mengakui tidak melakukan klarifikasi langsung kepada seluruh pihak terkait.
Ana Sofa Yuking kemudian mempertanyakan validitas dokumen yang digunakan sebagai dasar pemeriksaan, mengingat dokumen tersebut belum seluruhnya diuji dalam persidangan.
Ia juga mempersoalkan tidak dicantumkannya Surat Persetujuan Menteri ESDM dalam pembahasan 12 temuan penyimpangan yang disampaikan penyidik kepada auditor.
Menurut Ana, tidak dicantumkannya fakta material dalam proses pemeriksaan dapat memengaruhi akurasi kesimpulan audit.
"Saudara mengerti tidak bahwa penghilangan atau ditutup-tutupinya suatu fakta material pada saat pemeriksaan akan berpengaruh fatal terhadap kesimpulan audit saudara? Kesimpulan atau opini audit saudara menjadi tidak akurat, menyesatkan dan merugikan pihak-pihak tertentu," tegas Ana dalam persidangan.
Tim Advokat Nilai Keterangan Saksi Menguntungkan Terdakwa
Usai persidangan, Ana Sofa Yuking menilai keterangan para saksi dan ahli memperkuat posisi hukum Arinal Djunaidi.
Ia menyoroti dua hal utama, yakni penegasan tiga saksi DPRD yang mengaku tidak pernah menerima uang dari Arinal serta proses revisi perda yang disebut telah disetujui seluruh anggota DPRD tanpa intervensi terdakwa.
"Kedua, keterangan ahli menegaskan bahwa kerugian keuangan negara tidak bisa dilepaskan dari adanya perbuatan melawan hukum. Sejauh ini fakta persidangan sama sekali tidak menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara dugaan adanya kerugian dengan perbuatan terdakwa," ujar Ana.
Ia menyatakan pihaknya optimistis proses persidangan akan memberikan keadilan bagi kliennya.
Perkara dugaan korupsi pengelolaan dana PI 10% tersebut masih bergulir di Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan Arinal Djunaidi sebagai terdakwa.
