BANDAR LAMPUNG – DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandar Lampung menegaskan pentingnya politik yang berpihak kepada rakyat, bukan sekadar menjadi sarana untuk merebut kekuasaan.
Penegasan tersebut disampaikan dalam diskusi publik dan bedah buku pemikiran HOS Tjokroaminoto dan Ali Syariati di Kantor DPW PKB Provinsi Lampung, Jumat (6/11/2026).
Mengusung tema “Bangkit, Bergerak, Berpihak: Belajar Keadilan Sosial dari HOS Tjokroaminoto dan Ali Syariati untuk Politik yang Hadir bagi Rakyat”, kegiatan itu diikuti ratusan peserta dari kalangan akademisi, tokoh agama, mahasiswa, kader partai, hingga komunitas pemuda.
Ketua DPC PKB Kota Bandar Lampung, dr. Zam Zanariah, Sp.N., M.Kes., mengatakan kegiatan tersebut menjadi upaya mengembalikan politik pada tujuan utamanya, yakni memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, tingginya apatisme politik, khususnya di kalangan anak muda, menjadi tantangan bagi partai politik. Sebab, politik selama ini dinilai lebih banyak hadir menjelang pemilu dibandingkan ketika masyarakat menghadapi persoalan nyata.
"Masalah sosial-ekonomi warga hari ini sangat nyata. Mulai dari fluktuasi harga hasil panen petani, keterbatasan lapangan kerja, tingginya biaya pendidikan, hingga beban layanan kesehatan. Politik yang sejati harus hadir menjawab tantangan ini. Bukan sekadar berebut kekuasaan, melainkan membela siapa yang paling membutuhkan," tegasnya.
Ia menjelaskan, pemikiran HOS Tjokroaminoto dalam buku Islam dan Sosialisme (1924) serta gagasan Ali Syariati dapat menjadi landasan membangun politik yang berorientasi pada moral keagamaan, kesetaraan, keadilan sosial, dan perlawanan terhadap penindasan.
Diskusi tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni Dr. H. Abdul Aziz, M.Pd.I., Prof. Arizka Warganegara, S.IP., M.A., Ph.D., dan Gus Lathoiful Ikhsan.
Dr. Abdul Aziz membahas hubungan pemikiran Tjokroaminoto dengan nilai Islam dan kebangsaan. Ia menekankan prinsip merdeka, setara, dan bersaudara sebagai fondasi keberagamaan yang harus diwujudkan melalui keberpihakan kepada kelompok rentan.
Sementara itu, Prof. Arizka Warganegara menyoroti pemikiran Ali Syariati tentang intelektual tercerahkan. Menurutnya, kaum terdidik dan pengambil kebijakan tidak boleh terlepas dari realitas sosial masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahaya kekuasaan sewenang-wenang, keserakahan ekonomi, dan manipulasi dogma. Karena itu, kebijakan publik harus disusun berdasarkan bukti, transparan, serta berpihak kepada masyarakat bawah.
Adapun Gus Lathoiful Ikhsan mengajak generasi muda tidak hanya menjadi objek politik, tetapi turut terlibat dalam gerakan sosial, seperti pendampingan beasiswa, penguatan ekonomi kreatif, hingga fasilitasi BPJS bagi masyarakat tidak mampu.
Dari diskusi tersebut, DPC PKB Kota Bandar Lampung juga merumuskan delapan komitmen perjuangan politik yang akan diperjuangkan melalui kader dan anggota legislatif.
Komitmen itu mencakup pemerataan akses pembangunan, kemandirian ekonomi UMKM dan koperasi, perlindungan sosial melalui pendidikan dan kesehatan, serta politik yang merangkul keberagaman.
PKB juga menyatakan keberpihakannya terhadap petani, nelayan, buruh, guru honorer, dan guru ngaji. Selain itu, partai tersebut berkomitmen mendorong pemerintahan yang bersih dan transparan, pemberdayaan pemuda melalui sekolah politik warga, serta memastikan aspirasi masyarakat dalam reses dan Musrenbang menjadi dasar penyusunan kebijakan.
Sebagai tindak lanjut, DPC PKB Bandar Lampung berencana menggelar forum kajian rutin bulanan dan menyusun indikator kinerja keberpihakan atau Key Performance Indicator (KPI) bagi seluruh legislator PKB di Kota Bandar Lampung.
Kegiatan tersebut dilaksanakan atas arahan Ketua Umum DPP PKB Dr. (H.C.) Abdul Muhaimin Iskandar dan Ketua DPW PKB Lampung Hj. Chusnunia Chalim.
Melalui agenda tersebut, PKB Bandar Lampung ingin memastikan pemikiran dan ideologi partai tidak berhenti sebagai wacana, tetapi diwujudkan dalam kerja nyata yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Sebab, keberhasilan politik tidak hanya diukur dari kekuasaan yang diraih, tetapi juga dari sejauh mana keberpihakan dan manfaat yang diberikan kepada rakyat.
