LAMPUNG TIMUR — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur, kembali menjadi sorotan. Penanganan kawasan konservasi tersebut dinilai tidak boleh berhenti setelah api berhasil dipadamkan.
Persoalannya bukan hanya bagaimana memadamkan api, tetapi juga memastikan kebakaran tidak kembali terjadi serta memulihkan habitat gajah Sumatra yang terdampak.
Hal tersebut menjadi perhatian Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI saat meninjau Pusat Konservasi Gajah (PKG) TNWK, Kamis (3/9/2026).
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak mengatakan, pencegahan karhutla harus menjadi prioritas dalam pengelolaan kawasan konservasi. Sebab, dampak kebakaran tidak hanya merusak vegetasi, tetapi juga dapat mengganggu habitat dan sumber pakan satwa.
"Yang harus kita pastikan bukan hanya apinya padam, tetapi bagaimana kebakaran tidak berulang. Kalau setiap tahun kita hanya sibuk memadamkan api, berarti ada persoalan dalam sistem pencegahannya yang harus dievaluasi," kata Hanan.
Jangan Hanya Bertindak Saat Api Membesar
Hanan menegaskan, TNWK memiliki fungsi penting sebagai salah satu kawasan konservasi gajah Sumatra. Karena itu, penanganan karhutla harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, deteksi dini hingga pemulihan kawasan.
"Karhutla harus ditangani dari hulunya. Deteksi dini, kesiapan personel, pemantauan kawasan dan keterlibatan masyarakat harus berjalan bersamaan. Jangan sampai tindakan baru masif setelah api membesar," ujarnya.
Komisi IV DPR RI juga menyoroti pemulihan kawasan yang terdampak kebakaran. Menurut Hanan, lahan yang terbakar tidak cukup hanya dibiarkan setelah api padam karena kondisi vegetasi berkaitan langsung dengan keberlangsungan habitat satwa.
"Kalau ada kawasan yang rusak karena kebakaran, harus jelas bagaimana rencana pemulihannya. Apa yang ditanam kembali, berapa luasnya, siapa yang mengawasi dan bagaimana memastikan habitat itu kembali berfungsi," katanya.
Masyarakat Desa Penyangga Jadi Bagian Solusi
Selain penanganan karhutla, kunjungan Komisi IV DPR RI juga menyoroti peran masyarakat desa penyangga dalam menjaga kawasan konservasi.
Ketua Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatra di TNWK, Brigjen TNI Sriyanto, mengatakan upaya konservasi tidak dapat dipisahkan dari pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan.
Menurut Sriyanto, hampir 3.083 warga desa penyangga saat ini turut mengambil bagian dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di sekitar kawasan.
"Kita tidak bisa hanya bicara tentang konservasi, sementara masyarakat di sekitar kawasan tidak ikut mendapatkan manfaat. Karena itu, pemberdayaan masyarakat desa penyangga menjadi bagian penting dari upaya menjaga kawasan," kata Sriyanto.
Pemberdayaan tersebut, lanjut dia, dapat dikembangkan melalui berbagai aktivitas ekonomi yang sejalan dengan konservasi, seperti rumah singgah, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), warung makan hingga budidaya lebah.
"Ketika masyarakat memiliki sumber ekonomi yang tumbuh dari kegiatan yang sejalan dengan konservasi, mereka juga memiliki kepentingan untuk menjaga kawasan. Jadi konservasi dan pemberdayaan masyarakat harus berjalan bersama," ujarnya.
Sriyanto menilai pendekatan tersebut penting untuk mengurangi potensi konflik sekaligus membangun kesadaran bahwa keberadaan TNWK dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa harus merusak kawasan.
Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatra di TNWK juga turut berkontribusi melalui pelatihan penanggulangan karhutla bagi masyarakat di desa-desa penyangga.
Pelatihan tersebut dilakukan melalui penyuluhan yang melibatkan TNI melalui Kodam XXI/Raden Inten, khususnya dalam meningkatkan kemampuan deteksi dini kebakaran. Selain itu, masyarakat juga diberikan dukungan berupa alat dan perlengkapan pemadam kebakaran.
Upaya tersebut berjalan seiring dengan pembangunan dan pengembangan kawasan TNWK.
Fokus pada Pencegahan dan Pemulihan
Kunjungan Komisi IV DPR RI diawali dengan peninjauan Command Center di Plang Ijo dan fasilitas Rumah Sakit Gajah Prof. Dr. Ir. H. Rubini Atmawidjaja.
Rombongan kemudian menerima pemaparan mengenai kondisi konservasi gajah serta penanganan kawasan yang terdampak kebakaran.
Pembahasan melibatkan Kementerian Kehutanan, pengelola TNWK, Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur serta sejumlah pihak terkait.
Rombongan Komisi IV DPR RI disambut langsung Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan, Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, didampingi Kepala Balai TNWK MHD Zaidi dan Ketua Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatra di TNWK Brigjen TNI Sriyanto.
Turut hadir Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela, M.M., serta Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, S.Sos.I., M.E., M.A.P.
Diskusi intensif kemudian membahas penguatan koordinasi di lapangan guna mencegah terulangnya kebakaran yang mengancam keselamatan satwa liar di kawasan konservasi tersebut.
Kepala Balai TNWK MHD Zaidi mengatakan, selain pencegahan, pemulihan lahan yang terdampak kebakaran juga menjadi perhatian penting.
"Selain upaya pencegahan, Komisi IV juga menyoroti urgensi pemulihan lahan yang telah terdampak api," kata Zaidi.
Agenda pembahasan secara khusus memetakan langkah rehabilitasi yang melibatkan sinergi antara Kementerian Kehutanan, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan Inhutani V.
Transisi dari penanganan darurat menuju pemulihan vegetasi habitat gajah dinilai menjadi prioritas untuk menjaga keseimbangan ekologi di kawasan TNWK.
Kunjungan kerja pada masa sidang I tahun 2026-2027 tersebut diikuti 16 anggota Komisi IV DPR RI dari berbagai fraksi, di antaranya Abdul Kharis Almasyhari, I Ketut Suwendra dan Dwita Ria Gunadi.
Kehadiran lintas fraksi tersebut menunjukkan perhatian DPR RI terhadap upaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan kawasan konservasi.
Tim juga menyertakan sejumlah tenaga ahli untuk mendukung pengumpulan data lapangan sebagai bahan pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran DPR RI di sektor kehutanan.
Hanan menegaskan, TNWK harus dipastikan tetap menjadi ruang hidup yang aman bagi gajah Sumatra sekaligus kawasan yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya.
"Konservasi tidak boleh hanya bicara soal menyelamatkan satwa. Kita juga harus memastikan kawasan terlindungi dari kebakaran dan masyarakat di sekitarnya menjadi bagian dari solusi," pungkas Hanan.
