BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta jajaran Samsat dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat sebelum mendorong peningkatan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.
Menurut Mirza, kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak tidak bisa hanya dilihat dari sisi masyarakat. Pemerintah juga harus melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak.
Hal itu disampaikan Mirza saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Samsat Provinsi Lampung Tahun 2026 di Ballroom Hotel Novotel, Bandar Lampung, Selasa (22/9/2026).
“Kalau kita nggak bicara ke kepatuhan orang bayar pajak, kita bicara diri kita dulu. Salah kita. Bukan salah masyarakat,” kata Mirza.
Ia menilai pelayanan Samsat memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu layanan pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam jumlah besar. Dalam sehari, sekitar 5.000 masyarakat disebut mendapatkan pelayanan di titik-titik Samsat.
Karena itu, Mirza meminta setiap petugas memberikan pelayanan yang mudah, cepat, ramah, transparan, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
Menurutnya, pengalaman masyarakat saat mendapatkan pelayanan akan memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Pelayanan yang baik, kata dia, juga berpotensi mendorong masyarakat menyampaikan pengalaman positif tersebut kepada lingkungan sekitarnya.
“5.000 itu puas, dia akan cerita puas. 5.000 tidak puas, dia akan cerita tidak puas. Sampai akhirnya terbentuk persepsi pelayanan publik,” ujarnya.
Mirza juga meminta jajaran Samsat tidak bekerja secara sendiri-sendiri. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, kepolisian, Jasa Raharja, pemerintah desa hingga pemangku kepentingan lainnya dinilai diperlukan untuk memperluas jangkauan pelayanan.
Selain itu, ia mendorong adanya penyederhanaan birokrasi dan percepatan digitalisasi layanan Samsat agar masyarakat semakin mudah memenuhi kewajibannya.
“Ke depan pelayanan di 2027, kalau kita nggak dorong tingkatan pendapatan ya agak susah. Tingkatkan pelayanan, tingkatkan kualitas, evaluasi, sederhanakan birokrasi, dan digitalisasi,” tegasnya.
Di sisi lain, Mirza menilai penerimaan dari sektor kendaraan bermotor memiliki peranan penting bagi pembiayaan pembangunan di Lampung.
Ia menyebut Lampung memiliki sekitar 1.700 kilometer jalan provinsi yang membutuhkan dukungan anggaran untuk penanganan dan pemeliharaan. Karena itu, optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dinilai menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga kemampuan fiskal daerah.
“PKB dan STNK adalah pendapatan utama Provinsi Lampung. Kita harus melayani masyarakat, kesehatan harus dilayani, pendidikan harus dilayani, jalan harus dilayani, dan dilayani itu harus dengan anggaran,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Lampung Saipul mengatakan Rakorda Samsat 2026 menjadi forum untuk mengevaluasi capaian sekaligus menyatukan langkah seluruh unsur Samsat dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
Ia mengatakan forum tersebut juga diarahkan untuk merumuskan langkah kolaboratif dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat serta mengoptimalkan penerimaan dari PKB, BBNKB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, SWDKLLJ dan PNBP.
“Rakorda pada hari ini kami tempatkan bukan semata-mata sebagai forum administratif dan evaluasi rutin, tetapi sebagai strategic forum dari Tim Pembina Samsat Provinsi Lampung untuk menyatukan perspektif, mengevaluasi capaian dan tantangan,” ujar Saipul.
