BANDAR LAMPUNG– Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, H. Aprozi Alam, S.E., menegaskan jati diri Partai Golkar sebagai partai pemerintah. Hal itu disampaikan dalam jumpa pers Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Kota Bandar Lampung, Senin (21/9/2026).
Menurut Aprozi, dalam kamus Partai Golkar tidak mengenal istilah oposisi. Baik di tingkat pusat maupun daerah, Golkar akan selalu berada di lingkaran pemerintahan, siapapun pemimpinnya.
"Yang namanya Partai Golkar baik di pusat ataupun daerah tidak ada istilah oposisi, siapapun pemerintahnya Partai Golkar tetap ada di lingkaran pemerintah. Itu sudah konsep Partai Golkar, itu memang instruksi dari DPP," tegas Aprozi.
Ia menambahkan, di mana pun pemimpin telah terlantik secara sah, Golkar akan mengambil posisi di dalam lingkaran untuk mengawal dan mendukung jalannya pemerintahan.
Lebih jauh, Aprozi menyebut pekerjaan rumah terbesar Golkar saat ini adalah mendongkrak kembali suara di Kota Bandar Lampung. Ia optimistis kepengurusan baru hasil Musda XI akan mampu membawa perubahan signifikan.
"PR terbesar adalah bagaimana meningkatkan suara Partai Golkar di Kota Bandar Lampung dan kami percaya kepengurusan yang akan datang akan membawa Partai Golkar 2029 menjadi pimpinan DPRD dan bahkan bisa jadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung," ujarnya.
Untuk mewujudkan target itu, Aprozi berpesan kepada ketua terpilih agar langsung tancap gas melakukan konsolidasi total.
"Harapannya untuk ketua terpilih segera melakukan konsolidasi organisasi baik di tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan dengan basis yang ada di bawah, sehingga Partai Golkar menjadi juara di 2029 di Kota Bandar Lampung," pungkasnya.
