BANDARLAMPUNG(M9) – Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung menyatakan siap mengawal petani mengahadapi musim kemarau dan fenomena El-nino.
Sekretaris Dinas KPTPH provinsi Lampung, Tubagus Muhammad Rifki, mengatakan, pada tahun 2024 produksi padi di angka 2,7 juta ton, kemudian pada tahun 2025 mengalami kenaikan yang signifikan dengan angka mencapai 3,25 juta ton.
"Produksi di tahun 2025 itu sekitar 3,25 juta ton. Ini cukup mengalami kenaikan yang signifikan, meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 itu kita masih angka 2,7 ya, jadi ada meningkatan sekitar 400 ribu ton selama tahun itu," ujarnya, Senin, (3/7/2026).
Ia mengatakan, mengacu pada BPS, Provinsi Lampung telah mengalami surplus sekitar 900 ribu ton beras. Karena menurutnya, Berdasarkan total penduduk provinsi Lampung sekitar 9 juta Jiwa maka dengan perkiraan kebutuhan beras di sekitar 900 ribu.
"Tentu, sebenarnya untuk Lampung sendiri Lampung sudah surplus, karena penduduk Lampung ini kan sekitar 9 juta. Kalau kita dari kebutuhan konversinya ke beras, itu sekitar 900 ribu lah kebutuhan beras kita" jelasnya.
Ia menegaskan, dalam mendukung program pangan nasional Dinas KPTPH akan terus berupaya meningkatkan kualitas dan produktivitas padi di provinsi Lampung.
"Tapi ini kan kita berbicara yang nasional, kita mendukung perlontaran nasional. Tentunya kita akan berusaha peningkatan produksi dalam langkah mendukung program nasional," kata dia.
Namun, ia juga menegaskan untuk mencapai hal semua itu tidaklah mudah. Karena menurutnya, di akhir tahun 2026 ini para petani akan menghadapi musim kemarau dan fenomena El-nino.
"Hambatannya memang kendalanya kita tahun 2026 ini kita dihadapkan dengan musim kemarau. Bahkan ada sempat informasi El Nino Godzilla," lanjutnya.
Dalam menghadapi hal tersebut, ia melanjutkan, Dinas KPTPH akan melakukan beberapa trobosan bagi para petani di provinsi Lampung.
"Pertama kita mengupayakan musim tanam 1 kita maksimalkan. Nah musim tanam 1 kita maksimalkan dari akhir tahun 2025 kemarin. Di tahun ini kita lakukan percepatan untuk musim tanam kedua," ujarnya.
Badan Meteorologi, Klimandologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan musim kemarau di bulan Juni dan Juli. Dengan kondisi tersebut Dinas KPTPH juga akan memaksimalkan percepatan yanam musim kedua.
"Makanya kita tahu kemarau ini kan sudah diprediksi oleh BMKG. Akan masuk musim kemarau tadi, bulan 6, bulan 7. Sehingga musim tanam kedua kita maksimalkan," lanjutnya.
Selain mengoptimalkan musim tanam kedua, Dinas KPTPH Provinsi Lampung juga akan memperkuat koordinasi dengan sejumlah instansi terkait untuk memastikan ketersediaan air irigasi selama musim kemarau.
"Tentu pertama kita berkoordinasi dengan Dinas Pengairan, baik Dinas PSDA Provinsi maupun Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung, karena mereka yang menangani pengelolaan irigasi," ujar Rifki.
Ia menjelaskan, pengaturan pola tanam menjadi salah satu strategi penting dalam menghadapi keterbatasan air. Pengelolaan tersebut disesuaikan dengan kewenangan masing-masing wilayah irigasi, yakni pemerintah pusat untuk daerah irigasi di atas 3.000 hektare, pemerintah provinsi untuk luas 1.000–3.000 hektare, dan pemerintah kabupaten/kota untuk wilayah di bawah 1.000 hektare.
Menurutnya, salah satu metode yang diterapkan adalah sistem pengairan bergilir. Melalui pola ini, air dialirkan secara bergantian ke setiap hamparan sawah sehingga penggunaan air menjadi lebih efisien.
"Misalnya air dialirkan selama empat hari ke satu wilayah, kemudian pada hari kelima dialihkan ke wilayah lainnya. Dengan sistem ini, ketersediaan air yang terbatas bisa dimanfaatkan lebih maksimal dibandingkan jika dialirkan terus-menerus ke satu lokasi," jelasnya.
Selain mengoptimalkan jaringan irigasi, Dinas KPTPH juga mendorong pemanfaatan sumber air permukaan melalui irigasi perpompaan dan perpipaan. Air dari sungai maupun embung yang sebelumnya tidak dapat menjangkau lahan pertanian akan dipompa dan dialirkan menggunakan jaringan pipa menuju area persawahan.
Upaya lain yang dilakukan yakni pembangunan bangunan konservasi air, seperti dam penahan dan embung kecil, untuk menampung air saat musim hujan sehingga dapat dimanfaatkan kembali pada musim kemarau.
"Kami juga memberikan bantuan pompa air. Jika sumber air permukaan tidak tersedia, alternatifnya adalah memanfaatkan sumur bor sebagai sumber irigasi," katanya.
Rifki menambahkan, pihaknya juga bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT). Program tersebut memanfaatkan sumur bor sebagai sumber air bagi lahan pertanian yang tidak terjangkau jaringan irigasi permukaan.
"Jadi banyak upaya yang kami lakukan untuk mengantisipasi dampak kekeringan, sehingga produksi padi di Lampung tetap terjaga meski menghadapi musim kemarau dan potensi fenomena El Nino," pungkasnya.
