BANDARLAMPUNG – Gelombang protes dari kalangan mahasiswa kembali mewarnai pusat pemerintahan Provinsi Lampung. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Tarik Mandat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Lampung dan Gedung DPRD Lampung, Senin (15/6/2026).
Dengan membawa spanduk, poster, dan bendera organisasi, massa menyampaikan kritik terhadap berbagai persoalan yang dinilai masih membebani masyarakat. Suasana aksi semakin menarik perhatian saat sejumlah demonstran melakukan aksi bakar ban di sekitar lokasi sebagai simbol kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah.
Dalam orasinya, perwakilan mahasiswa menilai masih terjadi ketimpangan antara harapan masyarakat dengan realitas yang dirasakan sehari-hari. Menurutnya, berbagai persoalan mulai dari pendidikan, lapangan pekerjaan hingga tingginya biaya hidup masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
"Kita hidup di wilayah yang sama, menghirup udara yang sama, tetapi belum merasakan keadilan yang sama," ujar salah seorang orator di hadapan massa aksi.
Mahasiswa juga mempertanyakan realisasi program penciptaan lapangan kerja yang selama ini digaungkan pemerintah. Mereka menilai manfaat program tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat luas.
Selain itu, kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok turut menjadi sorotan. Massa menegaskan bahwa suara yang mereka sampaikan merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat yang semakin terbebani oleh tingginya biaya hidup.
Aksi tersebut turut diwarnai pembacaan delapan tuntutan yang dianggap mewakili kepentingan rakyat, mulai dari penyelesaian agenda reformasi, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, penurunan harga bahan pokok dan BBM, hingga desakan agar pemerintah memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada petani dari praktik tengkulak.
Adapun delapan tuntutan yang disampaikan massa aksi meliputi:
Menyelesaikan agenda reformasi yang belum tuntas.
Menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama serta meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen.
Menurunkan harga bahan pokok dan BBM.
Menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program Koperasi Desa (Kopdes).
Merevisi UU Polri serta menghentikan militerisme di ruang sipil.
Mendorong penerapan pajak kekayaan.
Mewujudkan penegakan HAM yang adil dan menyeluruh.
Membebaskan petani dari ketergantungan terhadap tengkulak.
Aksi berlangsung di bawah pengamanan aparat kepolisian. Setelah menyampaikan seluruh aspirasi, massa secara bertahap membubarkan diri dengan tertib.
