Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengajak para pelaku usaha yang beroperasi dan memperoleh keuntungan di Lampung untuk memenuhi kewajiban perpajakan di daerah. Menurutnya, kepatuhan pajak menjadi faktor penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor.
Ajakan tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri Tax Gathering yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung di Radisson Lampung Kedaton, Rabu (17/6/2026).
“Pajak yang dibayarkan di Lampung akan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan. Karena itu kami berharap pelaku usaha yang tumbuh dan berkembang di Lampung juga turut memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah,” ujar Gubernur Mirza.
Dalam forum yang dihadiri unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta ratusan wajib pajak dan pelaku usaha tersebut, Gubernur memaparkan capaian ekonomi Lampung yang menunjukkan tren positif. Pada 2025, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung mencapai Rp523,8 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp480 triliun.
Pertumbuhan ekonomi Lampung pada 2025 tercatat sebesar 5,28 persen, melampaui rata-rata nasional. Capaian tersebut menjadi indikator bahwa aktivitas ekonomi daerah terus berkembang dan bergerak produktif.
Menurut Gubernur, posisi strategis Lampung sebagai gerbang Pulau Sumatera didukung keberadaan infrastruktur utama seperti Jalan Tol Trans Sumatera, Pelabuhan Panjang, dan Pelabuhan Bakauheni yang memperkuat konektivitas dan distribusi barang.
Ia menjelaskan, perekonomian Lampung saat ini ditopang tiga sektor utama, yakni pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 26,90 persen terhadap PDRB atau bernilai sekitar Rp150 triliun. Sementara industri pengolahan menyumbang 19,11 persen dan sektor perdagangan sekitar 12 persen.
Gubernur juga menyoroti sejumlah komoditas unggulan daerah. Produksi ubi kayu Lampung mencapai sekitar 7,5 juta ton atau sekitar 70 persen dari produksi nasional. Di sektor pangan, produksi padi mencapai 3,25 juta ton pada 2025, meningkat sekitar 500 ribu ton dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi jagung juga mencapai sekitar 1,25 juta ton.
Selain itu, Lampung dikenal sebagai salah satu sentra produksi nanas, pisang, lada, tebu, kopi, karet, kakao, kelapa sawit, serta berbagai komoditas peternakan yang menjadi penggerak ekonomi masyarakat.
Meski mencatat pertumbuhan yang menggembirakan, Gubernur Mirza mengakui masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan, di antaranya tingkat kemiskinan yang masih berada di atas rata-rata nasional serta kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan pengentasan kemiskinan membutuhkan dukungan pembiayaan yang besar. Karena itu, optimalisasi penerimaan daerah melalui peningkatan kepatuhan pajak menjadi sangat penting,” katanya.
Gubernur juga mengapresiasi tren peningkatan kepatuhan wajib pajak di Lampung yang menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, ia menilai meningkatnya pembelian kendaraan bermotor baru hingga sekitar 29 persen menjadi indikator menguatnya daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Sigit Danang Joyo, menyampaikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Lampung meningkat dari sekitar 44 persen menjadi 66–69 persen dalam beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, pajak memiliki peran strategis dalam membiayai berbagai program pembangunan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga pelayanan publik. Karena itu, sinergi antara pemerintah dan wajib pajak perlu terus diperkuat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Dengan peningkatan kepatuhan perpajakan dan kontribusi dunia usaha, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis kapasitas pembangunan daerah akan semakin kuat, sekaligus mendorong terciptanya lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
