Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperkuat kolaborasi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung dalam meningkatkan pengawasan obat dan makanan serta memperluas layanan publik yang inklusif.
Hal itu disampaikan saat menerima kunjungan kerja jajaran Balai Besar POM di ruang kerjanya, Senin (11/5/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari penguatan pengawasan keamanan produk, inovasi pelayanan publik bagi kelompok rentan, hingga pemberdayaan UMKM yang melibatkan penyandang disabilitas.
Jihan menekankan bahwa pengawasan obat dan makanan merupakan aspek penting dalam perlindungan kesehatan masyarakat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan BPOM perlu terus diperkuat agar masyarakat memperoleh jaminan atas produk yang aman, bermutu, dan layak konsumsi.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Balai Besar POM atas kontribusi yang selama ini telah mendukung pemerintah daerah dalam pengawasan peredaran obat dan makanan di Lampung.
Selain aspek pengawasan, Jihan menyoroti inovasi pelayanan publik Balai Besar POM melalui program Caring is Love, yang memberikan layanan ramah bagi kelompok rentan. Program tersebut dinilai sejalan dengan komitmen Pemprov Lampung untuk mewujudkan pelayanan publik yang humanis serta mudah diakses seluruh lapisan masyarakat.
Menurut Jihan, pelayanan publik harus bisa dirasakan semua kalangan, termasuk masyarakat dengan kebutuhan khusus, sehingga inovasi semacam ini penting untuk memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal.
Jihan juga menaruh perhatian pada program pemberdayaan UMKM yang digagas Balai Besar POM, khususnya bagi penyandang disabilitas. Program tersebut mencakup pendampingan usaha, pelatihan, hingga fasilitasi perizinan agar produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Sebagai Ketua Umum Persatuan Komunitas Disabilitas Lampung, Jihan menegaskan bahwa pemberdayaan penyandang disabilitas merupakan bagian penting dari pembangunan daerah yang inklusif.
Menurutnya, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan setiap kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mandiri.
Pemprov Lampung, lanjut Jihan, siap mendukung penuh dan berkolaborasi dengan Balai Besar POM dalam memperluas jangkauan program, baik di bidang pengawasan produk maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Melalui sinergi tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berharap pengawasan obat dan makanan semakin optimal, sekaligus mendorong tumbuhnya UMKM yang inklusif, aman, dan berdaya saing di daerah.
