BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan jajaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk mempercepat pembangunan daerah dan mengoptimalkan berbagai potensi strategis yang dimiliki Provinsi Lampung.
Hal itu disampaikan Gubernur Mirza saat menerima kunjungan perwakilan Kementerian Keuangan RI di Ruang Kerja Gubernur, Bandarlampung, Senin (18/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Mirza memaparkan bahwa Lampung memiliki kekuatan besar pada sektor pertanian dan perkebunan sebagai fondasi utama ekonomi daerah. Dari total luas wilayah sekitar 3,3 juta hektare, sebanyak 1,8 juta hektare dimanfaatkan untuk sektor pertanian dan perkebunan.
Komoditas unggulan yang menopang ekonomi Lampung antara lain padi, jagung, singkong, sawit, tebu, kopi, hingga kakao.
“Lampung ini sangat kaya. Padi kita nomor enam nasional, jagung nomor enam nasional, singkong nomor satu nasional. Bahkan nanas kita menyuplai sekitar 22 persen kebutuhan dunia,” ujar Mirza.
Menurut Mirza, potensi besar tersebut harus dibarengi penguatan hilirisasi agar hasil komoditas tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah.
“Kita ingin hilirisasi ada di Lampung. Jangan semua keluar mentah. Industri pengolahan harus tumbuh di sini supaya nilai tambah, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi juga terjadi di daerah,” katanya.
Selain itu, Mirza menyebut Pemprov Lampung juga tengah mendorong pengembangan sektor energi baru terbarukan dan pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Sejumlah proyek strategis yang disiapkan antara lain pengembangan panas bumi, pembangkit listrik tenaga surya terapung, serta bioetanol berbasis singkong dan jagung.
Di sektor pariwisata, Pemprov Lampung juga menyiapkan kawasan wisata terintegrasi untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan sekaligus memperbesar perputaran ekonomi daerah.
Mirza menegaskan percepatan pembangunan daerah membutuhkan dukungan seluruh pihak, termasuk instansi vertikal di bawah Kementerian Keuangan.
Ia berharap sinergi tersebut diperkuat dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan aset idle, pengawasan perpajakan, hingga sinkronisasi program tanggung jawab sosial perusahaan.
“Kami butuh partner yang bisa membantu bekerja bersama membangun Lampung. Kuncinya adalah orkestrasi dan kekompakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi vertikal, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung Purwadhi Adhiputranto menyatakan kehadiran jajaran Kementerian Keuangan di daerah harus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan.
Menurutnya, selain penguatan koordinasi, pihaknya juga siap mendukung alternatif pembiayaan kreatif melalui sejumlah instrumen seperti Badan Pengelola Dana Perkebunan, Pusat Investasi Pemerintah, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, hingga Sarana Multigriya Finansial.
“Kami berharap kehadiran instansi vertikal Kementerian Keuangan di Lampung benar-benar membawa manfaat dan bisa mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.
Kepala Kanwil Ditjen Pajak Bengkulu dan Lampung Sigit Danang Joyo menambahkan, pihaknya akan memperkuat pengawasan dan kepatuhan perpajakan terutama pada sektor strategis seperti sawit dan industri pengolahan.
“Kami ingin memastikan dunia usaha bisa tumbuh secara sehat dan adil, termasuk dalam kepatuhan perpajakan,” kata Sigit.
Di sisi lain, Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu Windraty Ariane Siallagan menegaskan komitmennya mendukung optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar lebih produktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional.
Sementara Kepala Kanwil Ditjen Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Bier Budy Kismulyanto menyebut Lampung memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang distribusi barang dari Pulau Jawa menuju Sumatera.
Selain pengawasan penerimaan negara, Bea Cukai juga memperkuat pengawasan peredaran rokok ilegal dan penyelundupan narkotika serta mendorong pengembangan UMKM dan peningkatan ekspor daerah.
“Melalui kolaborasi ini, kami ingin mendorong UMKM dan pelaku usaha Lampung agar semakin siap menembus pasar ekspor,” ujar Bier Budy.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Marindo Kurniawan, jajaran kepala OPD Pemerintah Provinsi Lampung, serta pejabat Kementerian Keuangan wilayah Lampung dan Bengkulu.
