Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan arah pembangunan lima tahun ke depan akan difokuskan pada penguatan ekonomi desa, hilirisasi sektor pertanian, serta optimalisasi program nasional agar manfaat ekonomi tidak terpusat di perkotaan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung melalui Ganjar Jationo dalam Sarasehan bertema “Lampung Mau Dibawa ke Mana?” yang digelar di Hotel Radisson Lampung Kedaton, Senin (11/5/2026).
Ganjar menyebut program Desaku Maju menjadi perhatian utama pemerintah provinsi, terutama agar program nasional tetap sejalan dengan kebutuhan daerah dan nilai tambah ekonominya tetap berputar di desa.
Sarasehan tersebut diselenggarakan oleh Serikat Media Siber Indonesia, Jaringan Media Siber Indonesia, dan Asosiasi Media Siber Indonesia wilayah Lampung, dengan menghadirkan narasumber dari pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Lampung.
Dalam paparannya, Ganjar mengatakan visi pembangunan Lampung telah diselaraskan dengan target nasional menuju Indonesia Emas 2045. Sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan disebut sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, Lampung tidak memiliki sumber daya tambang besar seperti beberapa provinsi lain, sehingga strategi pembangunan diarahkan pada hilirisasi hasil pertanian agar komoditas lokal memiliki nilai tambah lebih tinggi.
Ganjar memaparkan, sejumlah indikator ekonomi Lampung menunjukkan tren positif. Tingkat kemiskinan tercatat sekitar 9,66 persen pada 2025 atau sudah di bawah dua digit, inflasi berada dalam rentang terkendali, sementara pertumbuhan ekonomi mencapai 5,58 persen dan termasuk tertinggi di Pulau Sumatera.
Meski demikian, Pemprov Lampung masih menaruh perhatian pada peningkatan indeks pembangunan manusia dan penguatan nilai tukar petani. Menurut Ganjar, peningkatan kualitas sumber daya manusia membutuhkan kebijakan jangka panjang dan berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Lampung kemudian merumuskan tujuh program unggulan yang diselaraskan dengan program prioritas nasional. Program tersebut mencakup dukungan terhadap program makan bergizi gratis, penguatan Lampung sebagai lumbung pangan nasional, pengembangan energi terbarukan, optimalisasi ekonomi desa, pemerataan pendidikan, stabilisasi harga, dan peningkatan kemantapan jalan.
Ganjar menjelaskan, program Desaku Maju dirancang sebagai instrumen utama agar rantai pasok program makan bergizi gratis dapat dipenuhi langsung oleh petani, peternak, dan pelaku usaha desa. Dengan demikian, perputaran ekonomi diharapkan tetap berada di wilayah pedesaan.
Ia menilai tantangan saat ini bukan hanya soal produksi, tetapi skala ekonomi dan keberlanjutan pasokan. Banyak pelaku usaha desa, menurutnya, belum memiliki legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha sehingga belum mampu masuk ke sistem distribusi program nasional.
Selain itu, Pemprov juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur ekonomi di sentra produksi, salah satunya melalui penyediaan fasilitas pengering gabah di kawasan pertanian agar biaya distribusi dapat ditekan dan keuntungan petani tetap maksimal.
Di sektor energi, Lampung mulai mendorong pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan bioetanol. Limbah pertanian seperti daun tebu dan singkong disebut memiliki potensi besar sebagai sumber energi alternatif.
Dalam forum yang sama, Saipul yang juga menjabat Kepala Satgas MBG Provinsi Lampung memaparkan perkembangan program makan bergizi gratis. Ia menyebut Lampung menjadi salah satu daerah dengan capaian pembentukan dapur MBG tertinggi secara nasional.
Menurut Saipul, jumlah dapur MBG yang telah beroperasi mencapai lebih dari 1.150 unit dengan penerima manfaat sekitar 2,3 juta orang. Meski begitu, masih ditemukan sejumlah kendala seperti standar dapur, sertifikasi higiene sanitasi, hingga kasus keracunan akibat distribusi yang tidak sesuai prosedur.
Dari unsur TNI, Erwin Agung T Wiyono menyampaikan dukungan terhadap program prioritas nasional, termasuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, MBG, serta pembangunan jembatan perintis.
Sementara itu, dari unsur kepolisian, Andri Yulianto menegaskan keamanan menjadi faktor penting untuk menjaga iklim investasi dan kelancaran aktivitas ekonomi. Polda Lampung juga memperkuat patroli siber untuk menekan penyebaran hoaks di ruang digital.
Ketua AMSI Lampung, Hendri Setiadi menilai program MBG tidak semata soal makan gratis, melainkan momentum untuk membangun ekosistem ekonomi lokal yang lebih kuat di Lampung, khususnya di desa.
Sarasehan ditutup dengan diskusi panel bersama mahasiswa, tokoh adat, pegiat media, birokrat, dan aktivis masyarakat sipil, yang membahas berbagai isu pembangunan daerah mulai dari ekonomi desa, pengawasan program pemerintah, hingga penguatan keamanan daerah.
Melalui forum ini, Pemprov Lampung berharap sinergi pemerintah, aparat keamanan, media, dan masyarakat dapat memperkuat arah pembangunan daerah, dengan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang lebih merata.
