BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan arah baru pembangunan desa yang berorientasi pada nilai tambah ekonomi. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mendorong penguatan sektor pertanian berbasis hilirisasi sebagai strategi utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Hal tersebut disampaikan dalam pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Provinsi Lampung periode 2026–2031 di Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Selasa (5/5/2026).
“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Semoga ini menjadi wadah bersama untuk membangun Lampung ke depan,” ujar Gubernur Mirza.
Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa pembangunan desa ke depan tidak lagi bertumpu pada penjualan komoditas mentah, melainkan harus bergerak menuju pengolahan hasil pertanian agar memiliki nilai tambah.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Lampung menyiapkan program peningkatan produktivitas pertanian melalui distribusi pupuk organik cair (POC) gratis yang ditargetkan mampu mendongkrak hasil panen petani.
Selain itu, pemerintah juga akan mendistribusikan 500 unit alat pengering (dryer) hingga 2028. Fasilitas ini diharapkan mampu memperkuat proses pascapanen di desa, seperti pengeringan padi dan jagung, sehingga nilai ekonomi tidak lagi keluar dari wilayah desa.
“Nilai tambah harus tinggal di desa, bukan justru dinikmati di luar daerah,” tegasnya.
Gubernur Mirza juga menyoroti pentingnya peran kepala desa sebagai ujung tombak pemerintahan. Menurutnya, kemajuan daerah sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan di tingkat desa, termasuk kemampuan menggali dan mengelola potensi lokal.
“Kepala desa harus menjadi teladan, inspiratif, dan mampu menghadirkan inovasi bagi masyarakatnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, pelayanan publik di desa harus menjadi prioritas utama karena kepala desa merupakan representasi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengingatkan agar seluruh kebijakan desa berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya kelompok kecil, serta selaras dengan program nasional.
Ia mencontohkan integrasi program kawasan desa mandiri dengan program makan bergizi gratis, di mana desa diharapkan berperan sebagai penyedia bahan baku sekaligus penggerak ekonomi lokal.
“Tidak ada program pemerintah provinsi yang tidak menyentuh desa, kecuali pembangunan jalan provinsi. Selebihnya kami arahkan untuk penguatan ekonomi desa,” katanya.
Pelantikan DPD APDESI Merah Putih Provinsi Lampung dilakukan oleh Ketua DPP APDESI Merah Putih, Asep Anwar Sadat. Organisasi tersebut dipimpin oleh Lekat Dulah Adi Putra sebagai ketua.
Asep Anwar Sadat menyebut APDESI Merah Putih sebagai wadah perjuangan dan aspirasi pemerintahan desa dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan.
“Sinergi harus dijaga agar arah kebijakan tetap sejalan dari pusat hingga desa,” ujarnya.
Sementara itu, Lekat Dulah Adi Putra menyatakan pelantikan ini menjadi momentum awal untuk memperkuat peran desa dalam pembangunan daerah.
“Ini menjadi fondasi bagi pergerakan kami dalam membangun desa demi kemajuan Provinsi Lampung,” katanya.
Ia juga menegaskan komitmen APDESI Merah Putih Lampung dalam mendukung program unggulan pemerintah, termasuk “Desaku Maju”, guna mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan.
