BANDARLAMPUNG — Jihan Nurlela meminta program kesejahteraan sosial di Lampung disusun lebih kreatif, terukur, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Hal tersebut disampaikan saat membuka Rapat Kerja Daerah LKKS Provinsi Lampung 2026 di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu (13/5/2026). Kegiatan ini mengusung tema “Strategi Kreatif dan Sinergi LKKS dalam Optimalisasi Program Kesejahteraan Sosial”.
Jihan, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung, menegaskan rapat kerja merupakan langkah strategis dalam menyusun dan mengeksekusi program organisasi secara terarah.
“Ini merupakan rapat kerja pertama sejak dilantik hampir satu tahun lalu. Setelah ini kita harus bergerak lebih cepat. Walaupun sebelumnya sudah ada agenda dan program yang berjalan, rapat kerja tetap penting untuk mengeksekusi program di setiap bidang,” ujarnya.
Menurutnya, tema yang diangkat sangat relevan dengan tantangan sosial saat ini. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, kata dia, membutuhkan inovasi, kolaborasi, dan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan.
Ia berharap seluruh anggota LKKS mampu menghadirkan strategi kreatif dan adaptif agar program kesejahteraan sosial tetap berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran di tengah kondisi fiskal yang terbatas.
Jihan menjelaskan, LKKS merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Saat ini terdapat 228 lembaga kesejahteraan sosial yang tersebar di 15 kabupaten/kota di Lampung.
“Jumlah ini merupakan kekuatan besar yang harus kita perkuat,” katanya.
Ia berharap LKKS menjadi ujung tombak pelayanan sosial di masing-masing daerah sekaligus memperkuat semangat gotong royong, kepedulian, dan solidaritas sosial di Lampung.
Karena itu, ia meminta penyusunan program kerja LKKS tahun ini lebih terarah, terukur, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
Pemerintah Provinsi Lampung, lanjut Jihan, terus mendorong pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program strategis, seperti penguatan ekonomi desa, hilirisasi potensi desa, dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, LKKS diharapkan mampu menghadirkan program yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, terutama dalam pemberdayaan masyarakat rentan, penguatan kapasitas keluarga prasejahtera, serta peningkatan kepedulian sosial.
Ia juga mengajak seluruh pengurus dan anggota LKKS bekerja lebih efektif, terukur, dan berorientasi pada solusi di tengah keterbatasan anggaran.
“Sinergi antara pemerintah, lembaga sosial, dunia usaha, relawan sosial, dan masyarakat harus terus diperkuat,” ujarnya.
Selain itu, Jihan menyoroti pentingnya membangun “ideologi LKKS” di kalangan pengurus agar tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap organisasi.
“Ayo kita hidupkan kembali LKKS menjadi organisasi yang benar-benar berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
