BANDARLAMPUNG — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, memimpin Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (30/4/2026).
Rapat ini bertujuan memastikan program intervensi bagi masyarakat desil satu dan desil dua tepat sasaran melalui pemanfaatan DTSEN yang telah terintegrasi dalam aplikasi Siger Lampung (Sinergi Gerak Bersama).
Marindo menjelaskan, aplikasi Siger Lampung yang digagas BPS Provinsi Lampung merupakan platform terintegrasi yang menyediakan data sosial ekonomi sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah.
“Kita ingin memastikan seluruh program Pemerintah Provinsi Lampung fokus pada DTSEN, khususnya desil satu dan desil dua, sehingga penerima dan lokasi program benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemanfaatan data tersebut tidak hanya mengoptimalkan program pemerintah provinsi, tetapi juga menyelaraskan dengan program pemerintah pusat serta mendorong sinkronisasi di tingkat kabupaten/kota.
“Pada akhirnya, program ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, serta memperkecil ketimpangan atau gini rasio,” jelasnya.
Menurutnya, intervensi terhadap kelompok desil satu dan dua, termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), harus mengacu pada data DTSEN agar lebih akurat.
“Dengan BPS kita bersinergi memastikan program benar-benar tepat sasaran, sehingga hasilnya optimal dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Marindo juga mengapresiasi inovasi BPS Provinsi Lampung dalam mengembangkan aplikasi Siger Lampung yang dinilai mempermudah proses pengambilan keputusan berbasis data.
“Kami mengapresiasi inovasi aplikasi ini. Ini sangat membantu akselerasi program agar selaras antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya transparansi data penerima bantuan ke depan, termasuk jenis program yang diterima masyarakat dari berbagai sektor.
“Ke depan, kita ingin mengetahui secara jelas siapa saja penerima bantuan dan program apa saja yang diterima, mulai dari sektor sosial, pendidikan, kesehatan hingga pertanian,” tambahnya.
Marindo juga menegaskan perlunya dukungan berkelanjutan dari BPS dalam penguatan sistem data tersebut.
“Keberhasilan program ini membutuhkan dukungan penuh dan berkelanjutan dari BPS,” tegasnya.
Keberadaan aplikasi Siger Lampung diharapkan mampu memperkuat pengambilan keputusan pemerintah agar lebih akurat, tepat sasaran, dan berbasis data, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Lampung.
Aplikasi ini juga menyajikan informasi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas, serta data penduduk usia produktif yang tidak bekerja maupun tidak bersekolah. Selain itu, data tersebut dapat dimanfaatkan untuk intervensi terhadap penderita penyakit kronis seperti tuberkulosis (TBC), yang menjadi salah satu fokus penanganan pemerintah daerah.
