BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung kembali menegaskan komitmennya dalam menjadikan sektor pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, saat menghadiri Rapat Koordinasi Implementasi Program Prioritas dan Inovasi Tahun 2026 yang digelar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Lampung di Hotel Novotel, Senin (13/4/2026).
Dalam sambutannya, Wagub Jihan mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat sektor pendidikan.
Ia menegaskan bahwa pendidikan memiliki peran krusial dalam menentukan kualitas pembangunan daerah. Menurutnya, tanpa didukung SDM yang unggul, potensi daerah tidak akan mampu berkembang secara maksimal.
“Pendidikan adalah kunci utama pembangunan manusia. Jika kualitas SDM tidak ditingkatkan, maka potensi daerah tidak akan bisa dimanfaatkan secara optimal,” ujar Jihan.
Di tengah keterbatasan fiskal, ia menekankan pentingnya kolaborasi untuk memastikan program prioritas pendidikan tetap berjalan, khususnya dalam meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
Sebagai wujud komitmen, Pemprov Lampung telah memberlakukan kebijakan pembebasan biaya komite bagi SMA Negeri di seluruh wilayah. Kebijakan ini diharapkan mampu memperluas akses pendidikan sekaligus menekan angka anak tidak sekolah.
Selain itu, pemerintah provinsi juga mendorong kabupaten/kota untuk menghadirkan inovasi serupa sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing daerah.
Dalam paparannya, Jihan juga mengungkapkan capaian sektor pendidikan Lampung yang menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat mencapai 73,98 poin atau naik 1,16 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan tersebut didukung indikator lain seperti Angka Harapan Hidup sebesar 74,71 tahun, Harapan Lama Sekolah 12,79 tahun, serta Rata-rata Lama Sekolah 8,61 tahun.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, seperti kesenjangan akses pendidikan di wilayah tertinggal, keterbatasan infrastruktur, tingginya angka anak tidak sekolah, serta distribusi guru yang belum merata.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Lampung menghadirkan sejumlah program inovatif, di antaranya Sekolah Cangkok bagi siswa di daerah terpencil, program Lampung Mengajar untuk pemerataan tenaga pendidik, serta Vokasi Migran guna mencetak tenaga kerja terampil yang siap bersaing di tingkat global.
Tak hanya itu, transformasi digital pendidikan juga terus didorong melalui berbagai platform seperti Ruang Menghimpun Data (RMD), Aksi Jihan (Aksi Uji Latihan), dan Desmat guna meningkatkan kesiapan siswa menuju pendidikan tinggi.
Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Prof. Nunuk Suryani, menegaskan bahwa arah kebijakan pendidikan nasional saat ini mengusung visi “Pendidikan Bermutu untuk Semua” yang menitikberatkan pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas tanpa diskriminasi.
Visi tersebut merupakan bagian dari agenda pembangunan SDM dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Dalam mendukung implementasi di daerah, Ditjen GTK menyiapkan sejumlah program prioritas tahun 2026, seperti percepatan sertifikasi guru, peningkatan kualifikasi akademik hingga S1/D4, serta pengembangan kompetensi berkelanjutan.
Selain itu, pemerintah pusat juga terus mendorong pemenuhan kebutuhan guru melalui seleksi PPPK dan CPNS, serta perbaikan tata kelola guru agar lebih terintegrasi antara pusat dan daerah.
Khusus untuk Lampung, Ditjen GTK akan mempercepat penuntasan sertifikasi guru melalui PPG, melakukan redistribusi tenaga pendidik, serta menuntaskan status guru non-ASN agar tetap dapat mengajar dengan dukungan tunjangan.
Program lainnya meliputi pemberian beasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), pelatihan berbasis kelompok kerja guru, serta penguatan pembelajaran berbasis teknologi seperti coding, kecerdasan artifisial (AI), literasi, numerasi, dan STEAM.
Di sisi lain, Kepala BGTK Provinsi Lampung, Hendra Apriawan, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap sekitar 33.000 guru pada tahun 2025.
Hasilnya menunjukkan rata-rata kompetensi guru masih berada di kisaran 50 persen, sehingga diperlukan pelatihan yang lebih tepat sasaran dan berbasis kebutuhan riil.
Ia menambahkan, BGTK Lampung akan mengembangkan program pelatihan kolaboratif dengan melibatkan perguruan tinggi, organisasi profesi, serta pemerintah daerah agar lebih efektif dan efisien dari sisi anggaran.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemprov Lampung menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan kualitas SDM Lampung terus meningkat dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.
