Bandar Lampung — DPRD Provinsi Lampung menyoroti proses penyelidikan dugaan penyelewengan di PT Pemuka Sakti Manis Indah (PSMI) dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Lampung, Garincha Reza Pahlevi, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Tinggi Lampung dalam mengusut kasus tersebut. Namun, ia mengingatkan agar proses hukum tetap mempertimbangkan dampak sosial, khususnya bagi para petani plasma yang menggantungkan hidup dari kemitraan dengan perusahaan tebu tersebut.
Menurutnya, terdapat ratusan warga yang lahannya terlibat dalam skema kemitraan, sehingga keberlangsungan operasional perusahaan menjadi faktor penting bagi penghasilan mereka.
“Kami mendukung proses hukum jika memang ditemukan indikasi penyelewengan. Namun, jangan sampai hal ini berdampak pada penghasilan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa stabilitas iklim investasi di daerah perlu dijaga agar tidak terganggu oleh dinamika hukum yang tengah berlangsung. Hal ini dinilai sejalan dengan arah kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang menempatkan investasi sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi.
DPRD, lanjutnya, membuka ruang bagi para petani plasma untuk menyampaikan aspirasi, baik melalui aksi unjuk rasa maupun audiensi resmi. Lembaga legislatif tersebut menyatakan siap menjembatani dan meneruskan keluhan masyarakat kepada pihak terkait.
Di tengah situasi ini, para petani berharap aktivitas perusahaan tetap berjalan normal. Bagi mereka, keberlangsungan pekerjaan menjadi kebutuhan mendesak, sementara proses hukum diharapkan tetap berjalan tanpa mengorbankan mata pencaharian.
