Ketua Komisi IV DPRD Bandarlampung Soroti Kekosongan MBG di Sukarame



BANDARLAMPUNG – Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh mengalami kekosongan layanan hanya karena persoalan administrasi maupun transisi teknis.


Politisi Partai Gerindra itu mengaku sangat menyayangkan jika benar terdapat dua SD di Kecamatan Sukarame yang sejak Januari tidak menerima program MBG selama lebih dari satu bulan akibat peralihan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sementara dapur pengganti belum beroperasi.


“Saya sangat menyayangkan apabila benar ada dua SD di Kecamatan Sukarame yang sejak Januari tidak menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama hampir satu bulan lebih dengan alasan peralihan dapur SPPG, sementara SPPG pengganti belum beroperasi," ujar Asroni, saat dikonfirmasi, Rabu (11/2/2026). 


Menurutnya, MBG merupakan program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar dan hak gizi anak-anak, sehingga tidak boleh terhenti dengan alasan apa pun.


“Program MBG adalah program yang menyangkut langsung hak anak-anak dan menyentuh kebutuhan dasar mereka. Maka, tidak boleh ada kekosongan layanan hanya karena persoalan administrasi atau transisi teknis. Peralihan dapur SPPG seharusnya sudah disiapkan secara matang, termasuk memastikan dapur pengganti siap operasional sebelum distribusi dari dapur lama dihentikan," tegasnya.


Asroni menambahkan, sebelum melakukan pergantian dapur, pihak terkait seharusnya menyiapkan skema darurat agar distribusi makanan tetap berjalan.


“Kami tidak ingin anak-anak menjadi korban ketidaksiapan sistem. Jika memang ada kendala teknis, maka harus segera dibuat skema darurat agar distribusi MBG tetap berjalan sementara proses peralihan diselesaikan," jelasnya.


Ia berharap persoalan MBG di Kecamatan Sukarame segera dituntaskan dan tidak berlarut-larut sehingga tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.


"Harapan kami, persoalan ini segera dituntaskan dan tidak berlarut-larut. Program yang baik jangan sampai kehilangan kepercayaan publik hanya karena lemahnya koordinasi di lapangan," pungkasnya.