BANDARLAMPUNG — Kota Bandar Lampung tercatat sebagai daerah dengan jumlah kasus Human Immunodeficiency Virus (HIV) tertinggi di Provinsi Lampung sepanjang tahun 2025.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menyampaikan sikap tegas. Ia menilai kondisi tersebut menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret.
Menurutnya, diperlukan respons kebijakan yang lebih kuat, terukur, dan sistematis agar mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta mencegah persoalan serupa terulang di kemudian hari.
"Tingginya angka kasus HIV ini tidak boleh dinormalisasi. Ini adalah peringatan keras bagi tata kelola kesehatan masyarakat yang harus dijawab dengan langkah luar biasa," tegas Asroni Paslah.
Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung menilai bahwa, penanganan HIV/AIDS harus melampaui rutinitas program seremonial. Pemerintah daerah didorong untuk memperkuat strategi preventif, memperluas cakupan deteksi dini, memastikan kesinambungan terapi ARV, serta membangun ekosistem edukasi publik yang efektif dan berkelanjutan.
"Kami mengingatkan bahwa pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS bukan sekadar tanggung jawab teknis Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, tetapi menjadi tanggung jawab kolektif pemerintah daerah. Dibutuhkan integrasi dengan sektor pendidikan, sosial, kepemudaan, hingga pendekatan berbasis komunitas,” ujarnya.
Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, juga menegaskan komitmennya memperketat pengawasan program Penanggulangan HIV/AIDS, mendorong kebijakan yang lebih adaptif, memastikan efektivitas anggaran kesehatan tepat sasaran untuk pencegahan dan layanan, serta memperluas edukasi yang terukur dan berdampak nyata.
Selain itu, Asroni Paslah menekankan pentingnya pendekatan yang berimbang antara ketegasan kebijakan dan perlindungan kemanusiaan.
“Kita harus tegas pada kebijakan dan strategi, namun tetap humanis terhadap ODHA. Negara hadir untuk melindungi, bukan menstigma,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak memandang isu HIV/AIDS dengan kacamata moralistik semata, melainkan sebagai persoalan kesehatan publik yang membutuhkan literasi, empati, dan tindakan preventif.
“Jika kita abai hari ini, maka beban sosial, ekonomi, dan kesehatan di masa depan akan jauh lebih berat,” pungkasnya.
