Bandarlampung - Aliansi Keramat yang terdiri dari DPP AKAR dan DPP PEMATANK menyampaikan pernyataan sikap terkait dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang diduga terjadi di Bank Lampung. Dalam selebaran yang beredar, mereka menuntut adanya tindakan tegas terhadap oknum pejabat yang dianggap menyalahgunakan wewenang serta merugikan rakyat.
Dalam pernyataannya, Aliansi Keramat menegaskan bahwa korupsi merupakan tindak pidana luar biasa yang memberikan dampak besar terhadap aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Mereka menilai, praktik korupsi yang dibiarkan akan menjadi ancaman serius bagi kehidupan masyarakat, terutama dalam hal penyalahgunaan anggaran dan pelayanan publik.
Aliansi tersebut menyoroti dugaan penyimpangan keuangan di Bank Lampung yang disebut-sebut hanya dinikmati segelintir elit. Mereka mempertanyakan mengapa hasil keringat rakyat Lampung justru diperas untuk kepentingan kelompok tertentu.
"Berantas korupsi di Bank Lampung! Selamatkan uang rakyat Lampung yang berasal dari bumi Lampung!" demikian salah satu seruan dalam selebaran tersebut.
Aliansi Keramat pun mengajukan lima tuntutan utama:
1. Melakukan audit forensik secara terbuka terhadap seluruh keuangan Bank Lampung.
2. Membongkar jaringan korupsi hingga ke aktor-aktor besar di belakangnya.
3. Meminta Gubernur Lampung untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jabatan di lingkungan Bank Lampung.
4. Aparat penegak hukum diminta bertindak tanpa pandang bulu, menegakkan hukum dari atas hingga bawah.
5. Mengajak seluruh elemen masyarakat Lampung untuk ikut mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan tindak pidana korupsi.
Koordinator lapangan Aliansi Keramat menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan rakyat Lampung tidak lagi dirugikan.(iqbal)
