Gas LPG 3 Kilogram Langka , LSM Pro Jamin : Pemda Tanggamus Harus Turun Langsung



Tanggamus (M9G),-- Masyarakat Pekon Kuripan dan Pekon Banjar Agung  Kecamatan Limau,Kabupaten Tanggamus, Lampung, keluhkan kelangkaan Gas LPG 3 kilogram .Langkanya barang  menyembabkan harga  melonjak tinggi .Selasa,14 Mei 2024.


Keluhan masyarakat  terkait langkanya Gas LPG 3 kilogram  di Kecamatan Limau mendapat sorotan  Lembaga Pemantau Aset dan Keuangan Negara Republik Indonesia (LPAKN RI) PRO JAMIN , DPK Tanggamus.


Disampaikan Ketua Lembaga Pemantau Aset dan Keuangan Negara Republik Indonesia (LPAKN RI ) PRO JAMIN , DPK Tanggamus, Helmi, bahwa Pemda Tanggamus melalui dinas yang membidangi  harus segera turun langsung  guna mengambil langkah konkrit  untuk mengatasi dan mengantisipasi  kelangkaan gas LPG 3 kg,  kejadian ini jangan sampai berkepanjangan kasian masyarakat.


"Sebagai contoh harga jual eceran gas LPG 3 kilogram di warung warung yang ada di Pekon Kuripan dan Pekon Banjar Agung Kecamatan Limau, harga sudah mencapai Rp.30.000 dan tentunya  itu sudah melebihi dari harga eceran tertinggi (HET). Sementara gas LPG 3 kilogram merupakan subsidi dari  pemerintah , jadi jangan sampai ada agen dan  pangkalan serta warung yang menjual gas LPG 3 kilogram ini mencari kesempatan untuk meraup keuntungan di luar harga yang telah di tentukan oleh Pemerintah," terang Helmi .


Lebih lanjut Helmi mengatakan terkait kelangkaan gas LPG 3 kilogram  ini sudah berlangsung  lama bahkan sudah beberapa kali di muat dalam pemberitaan tapi seperti tidak ada tindaklanjut dari pihak pemda untuk menanggulanginya. Tidak tahu atau pura pura tuli , semestinya  pihak terkait jangan sampai menunggu masyarakat menjerit baru di tindaklanjuti. Karena gas  LPG ini memang sudah menjadi kebutuhan sehari hari.


"Saya berharap Pemda Tanggamus  segera turun langsung  menindak lanjutinya jangan sampai kelangkaan gas LPG 3kg ini berlarut larut , kasian masyarakat menjerit.Selain harga melonjak barang  juga langka.Kalau memang ada oknum yang bermain main dan  membuat masyarakat susah cabut aja izin usahanya supaya ada efek jera untuk yang lain,"pungkas Helmi.

(Tim/BWM )



0 Komentar