Gubernur Arinal Menerima Penghargaan Penyaluran DAK Fisik Tercepat Dari Kemenkeu RI
Gubernur Arinal Djunaidi dalam sambutannya, menyampaikan ucapan terimakasih atas penghargaan yang diraih. Menurutnya, apabila terjadi kekeliruan dalam tata kelola anggaran akan berdampak panjang, untuk itu Gubernur meminta DJPb ke depan agar tetap memberikan perhatian dan masukan.
Selain itu Gubernur Arinal meminta, BPKAD dan Bapenda mensosialisasikan semua Dinas bergegas untuk mendapatkan DAK, karena Pemerintah Pusat memberi hak yang sama pada Daerah. Tapi besar kecilnya tergantung kreativitas Daerah.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandar Lampung, Darmawan, mengatakan Provinsi lampung mendapatkan pengakuan sebagai penyaluran tercepat penyaluran DAK Fisik Tahun 2021.
“Pemprov Lampung melakukan sinergi yang sangat baik, antara BPKAD dengan OPD lain sebagai user DAK, seperti Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas Pertanian dan lainnya. Juga komunikasi kepada Inspektorat sebagai pengendalian internal,” jelas Darmawan.
Di APBN, tambah Darmawan, istilahnya bukan belanja langsung dan belanja tidak langsung tetapi belanja pegawai dan belanja modal. “Terkait komposisi belanja pegawai lebih tinggi dibanding belanja modal, di kami juga begitu,” kata dia.
Solusi dari kami, belanja tidak langsung lebih kecil dari belanja langsung itu bisa diambil dari DAK ini untuk infrastruktur. Karena dak ini sifatnya berupa usulan, terutama untuk DAK yang sifatnya reguler.
“Kalau belanja infrastrukturnya kurang, bisa mengusulkan DAK yang sifatnya reguler, ke Kementerian yang sifatnya teknis kemudian nanti diusulkan ke Kementerian Keuangan. Lalu dikaji oleh Kementrian dan Lembaga Teknis berdasarkan kelayakan nanti bisa disetujui oleh Kementerian Keuangan,” ucapnya.
Kemudian menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung, Muhammad Dody Fachrudin dalam kesempatan itu mengatakan, Lampung diberikan penghargaan karena Percepatan penyaluran dan penyalurannya termasuk eksekusinya tercepat, sejalan dengan arahan Presiden.
Sementara kepala BPKAD, Marindo, menjelaskan, Gubernur Lampung sejak awal draft dan pencairan awal sangat konsen. Bahkan kaitannya dengan dokumen keuangan menjadi prioritas untuk diselesaikan.
“Terkait percepatan realisasi anggaran OPD yang memiliki dana DAK didorong untuk lebih cepat dalam melaksanakan proses lelang tender dan pelaksanaan di lapangannya,” kata dia.
Sebenarnya OPD-lah yang berbuat, sehingga mereka cepat dalam merealisasikan belanjanya lalu pelaporannya. DAK 3 tahap direalisasikan dalam 1 tahun anggaran dan alhamdulillah Lampung tercepat mulai dari awal tahap pertama sampai terakhir dalam merealisasikan DAK ini.
“Semoga prestasi ini ke depan dapat dipertahankan berkat dorongan Bapak Gubernur kepada OPD pelaksana DAK, ” ucap Marindo.
Realisasi DAK ini juga berdampak pada realisasi serapan anggaran. Pada akhir tahun lalu mendagri menyampaikan, lampung urutan kedua realisasi belanja dan realisasi pendapatan pun sudah mencapai 99%.
Hadir dalam kegiatan Asisten Administrasi Umum, Kepala BPKAD, Kepala Bapenda, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung Muhammad Dody Fachrudin, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandar Lampung Darmawan. (*)
0 Komentar